GORONTALO(penaindonesia.net) – Dalam rangka mencegah terjadinya sumbatan komunikasi dan informasi terkait penyesuaian harga BBM di masyarakat Provinsi Gorontalo, pada Rabu (14/9/2022) Polda Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema : “Antisipasi Dampak Penyesuaian Harga BBM di Wilayah Provinsi Gorontalo” bertempat di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika, Kabinda, Forkopimda Provinsi Gorontalo, para Pejabat Utama Polda Gorontalo, Perwakilan Dan Lanal Gorontalo, perwakilan Dansat Radar 22 Kwandang, Pejabat dari Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Perwakilan Rektor, Ekonom, Pejabat dari PT Pertamina, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) , Federasi Sarekat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ikatan Pengemudi Becak motor ( IPB), Asosiasi Nelayan, dan para awak media.
Lanjut Helmy Santika katakan bahwa kebijakan yang telah di ambil pemerintah terhadap penyesuaian harga BBM dilatar belakangi oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM selain itu juga untuk melindungi rakyat serta perekonomian nasional dari guncangan global.
Dipandu oleh moderator Maratun Sholikah, S.Ikom langsung memberikan kesempatan kepada peserta FGD untuk memberikan tanggapan yang diawali dari Perwakilan PT. Pertamina Provinsi Gorontalo Sandi Saryanto yang mengatakan bahwa pihak Pertamina hanya memiliki domain dalam penyaluran BBM yang ada di SPBU-SPBU.
“ Dengan program yang terbaru dari pemerintah pusat, Program Subsidi Tepat , sekarang sudah mulai pendaftaran-pendaftaran subsidi tepat yaitu untuk kendaraan roda empat, roda enam dan lebih , nelayan, rekomendasi petani dan sebagainya dan kami pun PT Pertamina tetap konsisten untuk melaksanakan program subsidi tepat di provinsi Gorontalo, dimana hingga saat ini 26 % jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Gorontalo sudah terdaftar,” Jelas Sandi.
Selanjutnya dari Dinas Sosial yang diwakili oleh Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Provinsi Gorontalo Sujono Said Antule, SE, M.Ec.Dev menjelaskan bahwa Provinsi Gorontalo akan menyalurkan Bantuan Langung Tunai sebanyak 114.000 KPM untuk Non PNS, Non TNI Polri dan masyarakat kalangan ekonomi ke bawah.
Sementara itu dari Ketua dan Sekertaris FSPMI Ibu Meyske Abdullah, S.Sos, SH mengatakan bahwa penyesuai harga BBM menimbulkan banyak keresahan di masyarakat termasuk buruh.
Banyak lagi tanggapan dari peserta mulai dari Asosiasi Nelayan Gorontalo, Ikatan Pengemudi Bentor, Asosiasi Pedagang Kecil juga dari BEM yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Di akhir acara Kapoda menyampaikan “melalui kesempatan ini kami berharap agar pelaksanaan penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.(Gus)
