BADUNG PROPERTY Sebagai EQUALIZING POWER Pendapatan Daerah Diluar Sektor Pariwisata
Oleh : Puspa Negara Pengamat Pariwisata & Pertanian
Badung.Penaindonesia.net. Rencana terbentuknya BADUNG PROPERTY merupakam langkah cerdas , visioner & Futuristik dari BUPATI & DPRD BADUNG dalam memperkuat sektor dasar & infrastruktur serta sektor ekonomi kreatif, menuju perkuatan pendapatan daerah di luar sektor pariwisata (sektor tersier).
Selama ini sektor pariwisata mengkontribusi lebih dari 65% Pendapatan Daerah Kab. Badung, hal ini tentu terlihat sangat timpang dengan kontribusi sektor lainya terutama sektor dasar yakni pertanian dan sektor sekunder seperti infrastruktur yg sesungguhnya berpotensi besar mendongkrak pendapatan daerah jika di kelola dg atraktif, kreatif, inovatif & produktif.
Saat ini sektor pertanian justru seperti kerakap tumbuh dibatu (hidup segan, mati tak mau) yg harusnya dibangunkan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya menuju kesejahteraan petani dan pendapatan daerah.
Sedangkan sektor infrastruktur memegang peranan penting dlm upaya menjadi sarana pelancar dari sektor pertanian dan sektor lainya termasuk pariwisata, jadi hadirnya Bapro ini diharapkan bisa menjadi Equalizing power bagi pendapatan daerah, krn sektor pariwisata sangat rentan dg kondisi dan perubahan situasi seperti saat pandemi covid ini terlihat nyata pendapatan daerah mengalami kontraksi hingga titik nadir, sementara sektor lainya terutama pertanian tidak menunjukkan kontribusi yg berarti dari perspektif pendapatan daerah.
Oleh karena itu rencana hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Badung Properti, hal ini merupakan langkah visioner dan Futuristik Bupati & DPRD BADUNG dalam upaya mengequalizing pendapatan daerah melalui potensi daerah yg memang sangat layak di tumbuh kembangkan.
Diyakini jika Perumda Bapro ini sudah terwujud maka, pengelolaan potensi pertanian & infrastruktur serta industri kreatif masyarakat akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi yg significan diluar sektor pariwisata.
Sehingga jika terjadi keadaan darurat di sektor pariwisata, maka sektor yg lain yg dikelola oleh BAPRO akan menjadi penyangga/buffer dan bahkan bisa mendominasi pendapatan daerah diluar pajak & retribusi. (red /kur)
