Muara Enim, penaindonesia.net – Realisasi dari hasil kesepakatan masyarakat desa Lingga perihal aksi damai yang telah di rencanakan. Akhirnya ratusan masyarakat desa Lingga turun ke jalan di arah pintu utama masuk area tambang Banko Barat desa Lingga, untuk mengadakan aksi damai terkait perekrutan tenaga kerja kontraktor yang beroperasi di area Banko yang masuk dalam IUP PT.Bukit Asam, didesa Lingga kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Selasa (06/09/2022).
Dalam orasinya, Amat Nangwi menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat tentang sistem rekrut tenaga kerja di beberapa perusahaan atau kontraktor yang beroperasi di Banko Barat, yang diduga tidak mengutamakan putra daerah. Amat Nangwi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Jangkuk, juga menjelaskan beberapa tuntutan diantaranya, surat perjanjian yang sudah ditandatangan perusahaan tahun 1999, tahun 2011 dan tahun 2015, tapi belum direalisasikan dan untuk diperbaharui kembali, tenaga kerja 50% tenaga lokal Desa Lingga, termasuk dana CSR perusahaan dialokasikan 25% untuk masyarakat Desa Lingga.
Aksi damai juga di saksikan langsung oleh, Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdyanto dan jajarannya, Kapolsek Lawang Kidul beserta anggotanya, Danramil, Camat Lawang Kidul Andrille Martin,SE, GM UPTE PT Bukit Asam Vempri Sagara, Kades Lingga Hisri dan perangkatnya, serta dari pihak PTBA menurunkan puluhan security sebagai petugas pengamanan alat vital Nasional atau perusahaan yang beroperasi di Banko Barat.
Pada kesempatan itu, Camat Lawang Kidul Andrille Martin.SE juga angkat bicara untuk memberi kesejukan dan arahan, dan memberikan pesan kepada massa aksi damai agar tetap bersabar, menahan emosi dan tidak anarkis serta tidak terprovokasi.
“Saya harap massa aksi bisa bermediasi kepada pihak PTBA dan perwakilan dari perusahaan sebagai kontraktor, perwakilan dari massa aksi damai diminta 20 orang,” jelas camat.
Di tempat yang sama, Vempri Sagara selaku GM UPTE PT.Bukit Asam mengatakan, bahwa tenaga kerja dari desa Lingga sudah banyak yang diterima di Perusahaan baik PTBA maupun di Subcon, kuota tetap ada, tapi tidak bisa diterima semuanya, dia juga mengajak untuk mengadakan mediasi.
“Dan karena kerjanya ditambang, tidak bisa di paksakan,bagi yang belum lulus di paksakan lulus resikonya mati, karena kerja di tambang yang belum layak menjadi operator misalnya, dipaksakan jadi operator resiko nya fatality, mati ” ungkap Vempri.(Red/Indra).
Editor : Megga
