DaerahHukumKabupaten Bandung

Dugaan Kasus Korupsi Di Kabupaten Bandung Tak Tersentuh, Piar Pratama Sebut KPK Dan APH Harus Punya Nyali 

BANDUNG. PENAINDONESIA.NET – Ketua Umum Komite Pencegahan KORUPSI (KPK) Jawa Barat Piar Pratama SH, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kejaksaan serta Kepolisian tidak lemah dalam menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Bandung.

Menurut Piar, hal tersebut mengingat banyaknya temuan di kabupaten Bandung sama sekali tidak tersentuh oleh KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Hasil audit BPK RI bukan berarti bersih dan tidak ada korupsi justru banyaknya temuan- temuan yang ditutupi secara Korporasi dan itu sudah bukan Rahasia Umum,” kata Piar saat dihubungi. Minggu 26 Juni 2022.

BACA JUGA: Salah Satu Daerah Di Jabar Diduga Lakukan Tindakan Korupsi, Piar Pratama Datangi Kantor KPK RI Dan Dewas KPK

Bahkan, Piar mengaku, dirinya beserta rekan lembaga banyak mengalami intimidasi dan ancaman verbal jika lantang keras dikabupaten Bandung.

” Walaupun Kami mendapat ancaman maupun lainnya. Kami tidak akan pernah mundur,”tegasnya.

Tak hanya itu, belakangan ini secara terang-terangan, Piar menyoroti kinerja penegak hukum terkait adanya beberapa temuan dugaan Korupsi di Kabupaten Bandung yang cenderung lemah dari pengawasan.

” Deklarasi WBK hanya untuk menutupi kebobrokan yang ada,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemecatan Agus Mulyana Ternyata Perintah Direksi Bank BJB, Kamaludin : Dalangnya Akan Kita Bongkar

Lebih jauh, kata Piar, Komite Pencegahan Korupsi Jabar tentunya akan terus menyoroti kinerja KPK di Kabupaten Bandung dalam tugasnya memberantas para koruptor.

“Jangan sampai KPK dianggap memble dan lemah seolah – olah terkendali di Kabupaten Bandung,”cetusnya.

Selanjutnya, Piar menuturkan, dirinya sangat meyakini bahwa KPK ,polri dan juga Kejaksaan masih bisa menjaga integritasnya dalam upaya pemberantasan Korupsi.

” Ketajaman penegak hukum harus dibuktikan jangan sekedar bentuk iklan yang ditampilkan,” ucapnya.

“Insya Allah, Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat akan tetap lantang dan vocal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi,” sambungnya.

Piar menilai, Instansi di kabupaten Bandung cenderung alergi dengan pegiat antikorupsi. Bahkan, banyak pihak yang menilai lembaga yang ia pimpin bisa dikendalikan hanya dengan jatah proyek.

“Kami tidak akan terkontaminasi dengan hal semacam itu. Kami pun tidak akan pandang bulu dalam mengkritisi semua pihak yang tidak Pro rakyat,” kata dia.

Piar menegaskan, dirinya bukan untuk cari panggung akan tetapi jelas ingin berupaya agar Kabupaten Bandung bersih dan good government.

Iapun mengaku, siap berdebat secara terbuka dengan pejabat struktural di Kabupaten Bandung.

BACA JUGA: Kemenkumham Jabar dan Aparat Penegak Hukum Jabar Beri Masukan KOMISI III DPR RI, Guna Sempurnakan UU Narkotika

” Pejabat itu harus sadar digaji oleh siapa. Selain disumpah dengan al-Qur’an, kalian juga ucapkan Demi Allah dan itu sangat berat pertanggung jawabannya,”tukasnya.

” Banyak hal – hal spektakuler diluar nalar di Kabupaten Bandung yang buat geleng- geleng kepala dan itu bukan hanya perlu di evaluasi tapi perlu di kikis habis karena Korupsi terselubung itu lebih bahaya dan jelas merugikan rakyat, “pungkasnya. ***(PI/dns).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button